Tolak Kenaikan Harga BBM

Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Sipil

(ELPPAMAS)

Sekretariat: Jl. A. Yani, No. 22, Selayang Baru, Selesai, Kabupaten Langkat

Press Release tentang Kenaikan BBM

Langkat: Direktur Eksekutif LSM Elppamas, Drs. Jamalludin Sitepu, M.A. menyatakan mendukung gerakan mahasiswa nasional yang menolak kenaikan harga BBM yang semakin marak akhir-akhir ini, termasuk yang dikordinir oleh Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Menurut Jamalludin Sitepu, kehidupan masyarakat sekarang pada umumnya sudah susah. Susah dalam artian terjadi penurunan standard kehidupan dari yang sebelumnya. “Dalam bahasa sehari-hari, kata Jamalludin Sitepu, mencari uang susah tapi menghabiskannya sangat cepat walaupun hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer.”

Pemerintahan SBY-Boediono, lanjut Jamalludin Sitepu, boleh saja mendalilkan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai lebih dari 100 dolar AS per barrel sebagai biang keladi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Itu bisa jadi memang benar karena harga BBM di bagian dunia lain juga naik.

Tetapi menurut Jamalludin Sitepu, protes mahasiswa itu bukan hanya sekedar menanggapi kenaikan harga BBM. Para mahasiswa pasti mengetahui alasan yang benar dan logis tentang kenaikan harga BBM itu.  Kenaikan harga BBM hanyalah sebuah puncak gunung es permasalahan-permasalahan selama ini. Kenaikan harga BBM dapat juga diartikan sebagai sebuah pemicu.

Mahasiswa protes karena kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan negeri ini di era SBY jilid II ini sudah sedemikian bobrok. Para anggota DPR mempertotonkan kemewahan di tengah kehidupan masyarakat yang pas-pasan ataupun kembang-kempis. “Menjijikan melihat beberapa anggota DPR dengan bangga memamerkan jam tangan mereka yang katanya merek Rolex seharga puluhan juta rupiah. Ruhut Sitompul, anggota DPR dari Partai Demokrat,  dengan bangga memamerkan jam tangannya yang seharga Rp. 75 juta. Atau Anis Matta, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, yang menyebut jam tangannya seharga Rp. 40 jtua sebagai sebuah gaya hidup anggota DPR.”, kecam Jamalludin Sitepu

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat juga mulai mengkhawatirkan. Premanisme sudah mulai lagi menunjukkan taringnya, baik yang preman-preman yang berseragam mapun preman-preman kelompok lepas. Aparat kepolisian seperti tak berani memberantas para preman ini. Bukan apa-apa, kata Jamalludin Sitepu, para preman sekarang ini sudah pandai  berkamuflase sebagai pengusaha dan politisi. Sementara itu Tentara Nasional Indonesia(TNI), sesuai dengan amanat Undang-Undang hanya bertugas mengamankan Negara dari dari ancaman asing dan separatisme.

Masalah lain adalah peredaran narkoba yang sudah mencapai pedesaan dan anak-anak di usia sekolah. Pemerintah SBY-Boediono seperti tak berkutik menghadapi para mafia narkoba ini yang bahkan sampai mengatur peredaran narkoba dari penjara. Sementara itu aparat-aparat penegak hukum, seperti aparat-aparat kepolisian sendiri banyak yang terlibat narkoba. Di Sumatera Utara sendiri, seorang Wakil Direktur Nakoba Polda Sumut, AKBP Afriyanto Basuki, terlibat narkoba. Sungguh memalukan.

Pemberantasan korupsi, isu yang digembar-gemborkan pemerintahan SBY-Boedionio sebagai ikon keberhasilan, sepertinya terkena penyakit” tebang pilih”. Lagi, KPK dipandang tak sanggup menangani kasus-kasus korupsi yang telah demikian menggurita.

Untuk itu Jamalludin Sitepu mengingatkan pemerintahan SBY-Boediono untuk tidak memandang sepele arti demo-demo mahasiswa akhir-akhir ini. Demo-demo itu berfungsi sebagai alarm bagi pemerintahan SBY-Boediono bahwa ada masalah atau kerusakan besar dalam sistem pemerintahan mereka. Kerusakan besar harus cepat direparasi. Sebab jika tidak, mahasiswa kembali akan melengserkan SBY-Boediono, sama seperti tahun 1998 ketika mereka melengserkan Soeharto.

        Hormat saya,

(Drs. Jamalludin Sitepu, M.A.)